Konflik data, konflik hubungan, konflik hubungan merupakan konflik yang seharsnya tidak terjadi (Unnecessary Conflict). Jadi ketika ketersediaan data maupun informasi memadai dan terpenuhi, nilai-nilai yang ada dapat dipahami, serta hubungan dapat dijaga dengan baik maka konflik tidak terjadi. Genuine Conflict merupakan konflik yang melekat pada sifat dasar manusia, yaitu konflik kepentingan dan konflik struktural. Faktor kepentingan dan struktural adalah dua faktor yang saling berhubungan dan selalu ada dalam kehidupan manusia (Forbes, 2001).

Model yang dikembangkan oleh Moore baik digunakan untuk menganalisis terjadinya sengketa/konflik batas wilayah administrasi. Unnecessary Conflict juga sering terjadi dalam hal memaknai batas wilayah administrasi. Ketersediaan data, yakni aspek yuridis baik peraturan yang berlaku, peta lampiran, maupun data-data yang dijadikan acuan. Seringkali dijumpai bahwa konflik batas terjadi karena perbedaan data yang dijadikan acuan. Selaian itu perbedaan interpretasi dan perbedaan cara pandang terhadap data membuat potensi munculnya konflik.

Konflik hubungan dan konflik nilai erat kaitannya dengan aspek sosio-kultural dalam terjadinya konflik/sengketa batas wilayah administrasi. Aspek sosio-kulturan merupakan cara pandang masyarakat terhadap batas wilayah administrasi. Banyak terjadi konflik karena masyarakat beranggapan adanya batas administrasi akan mempengaruhi pada hak adat, hak ulayat, maupun hak kepemilikan. Hal-hal seperti itu dianggap salah dan tidak benar (Nilai) dalam cara pandang masyarakat. Realitanya hal tersebut merupakan kesalahpahaman (Hubungan) masyarakat memaknai batas wilayah administrasi.

Konflik kepentingan berhubungan dengan hal substantif seperti halnya sumberdaya alam, waktu dan pendapatan. Oleh sebab itu konflik kepentingan erat kaitannya dengan aspek ekonomi dalam terjadinya konflik/sengketa batas wilayah administrasi. Misalnya sengketa batas dikarenankan pendapatan dari izin pertambangan, perkebunan, dan potensi sumberdaya alam lainnya. Hal tersebut karena batas wilayah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu batas wilayah juga berhubungan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Konflik struktural banyak banyak terjadi di Indonesia terkait batas wilayah admnistrasi. Konflik ini dipengaruhi oleh aspek politik-pemerintahan. Hal hal yang sering terjadi seperti halnya keterjangkauan pelayanan administrasi. Ketidakseimbangan kewenangan/ kontrol terhadap masyarakat, ketimpangan kontrol terhadap potensi sumberdaya, definisi peraturan/aturan main, dan beberapa contoh lainnya.

Konflik data, nilai, dan hubungan terkait batas wilayah dapat diminimalisir. Sengekta atau konflik bisa diminimalisir ketika data yang digunakan mempunyai kualitas, metode, yang sama. Hal yang terpenting data yang digunakan telah disepakati dalam menentukan batas wilayah administrasi. Nilai dan hubungan diselaraskan dengan memberikan pemahaman yang mendetail ke masyarakat akan pentingnya batas wilayah administrasi. Adanya batas wilayah administrasi merupakan bentuk pemerintah melayani masyarakat. Lebih dari itu batas wilayah administrasi tidak menghapus hak adat dan hak ulayat.

Konflik kepentingan dan konflik struktural pada batas wilayah administrasi lebih sulit diminimalisir dibandingkan dengan konflik nilai, hubungan, dan data. Hal ini karena potensi konflik berasal dalam diri manusia. Ketika pemerintah daerah bisa menahan diri dan menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat maka potensi konflik/sengketa batas dapat ditekan dan diminimalisir.

Catatan:

Pendetailan aspek konflik dan jenis konflik akan didetailkan dalam pembahasan berbeda. Kritik,saran, dan koreksi sangat saya harapkan guna peningkatkan kualitas tulisan ini, semoga bermanfaat :))

Sumber: