Konflik Batas Administrasi dalam Implementasi Perhutanan Sosial

Butir ketiga dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Butir ke tiga Nawa Cita dijabarkan salah satunya dengan adanya program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Apa itu Perhutanan Sosial? Menurut informasi yang penuls dapatkan dari website Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Skema Perhutanan Sosial meliputi:

  1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
  2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemsyarakatan
  3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat
  4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
  5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindngan Kemitraan Kehutanan dan IPHS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode 2015-2019 mengalokasikan 12.7 juta hektar lahan dengan beberapa skema tersebut. Kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Aturan tentang perhutanan sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Gambar 1. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial

Penjabaran lain dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan menegaskan satuan batas administrasi terkecil yaitu desa/kelurahan. Mengacu pada Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang no 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah   dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tegasnya batas wilayah administrasi dari tingkat desa sampai dengan tingkan provinsi pembangunan akan lebih terukur dan terarah. Penetapan dan penegasan batas selanjutnya diatur dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan Permendagri No.45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Perkembangan, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dalam memaknai batas seringkali menimbulkan konflik sengketa batas. Implementasi perhutanan sosial merupakan salah satu contohnya. Namun penulis tidak membahas terkait konflik lahan seperti pada artikel “Penutup Lahan dan Status Kawasan” karena bukan kapasitas penulis untuk membahas hal tersebut. Konflik lahan memang terjadi salah satunya pada keberadaan perkebunan masyarakat yang merambah kawasan hutan lindung. Penerapan perhutanan sosial diharapkan dapat menyelesaikan konflik lahan ini di beberapa desa. Sistem pengelolaan hutan lestari, masyarakat diberikan izin guna mengolah lahan perkebunan sawit yang terlanjur dibuka pada kawasan hutan lindung. Namun penyelesaian masalah konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan lindung dengan perhutanan sosial menimbulkan masalah lain. Sengketa batas administrasi timbul akibat kebijakan tersebut. Contohnya di Kabupaten Rokan Hulu, legalisasi lahan-lahan perhutanan sosial dilaksanakan tanpa melalui proses kesepakatan dengan desa-desa yang berada disekitarnya. Hal tersebut bahkan menyebabkan ada desa yang menerima sertifikat lahan perhutanan sosial berada di wilayah desa lain.

Idealnya penerbitan sertifikat lahan perhutanan sosial mempertimbangkan batas wilayah administrasi. Walaupun batas administrasi tidak mempengaruhi kepemilikan lahan, akan tetapi penentuan lokasi lahan dan kesepakatan dengan desa yang berbatasan itu penting. Tertama pada wilayah yang berada pada perbatasan desa. Penentuan lahan dan pengelolaan yang dilakukan oleh warga harus jelas dan mempertimbangkan batas wilyah administrasi baik berstatus definitif atau yang sudah disepakati.  Penyelesaian masalah sengketa lahan dengan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek lain dapat menyebabkan masalah baru. Oleh sebab itu perlu keharmonisan antar program yang dilaksanakan. Tertib dalam pengelolaan lahan dan administrasi terutama dalam hal wilayah administrasi akan membantu tercapainya tujuan perhutanan sosial yaitu meningkatan kesejahteraan masyarakat  pinggiran (masyarakat sekitar hutan).  Lebih dari itu Nawa Cita Presiden Joko Widodo pada butir ke tiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan dapat tercapai.

Updated:

Leave a Reply