GEOPOLITIK BATAS WILAYAH

· 6 min read
GEOPOLITIK BATAS WILAYAH

Geopolitik pada umumnya dapat diartikan sebagai Ilmu bumi politik terapan (Applied Political Geography) (Sulisworo,dkk). Didalam bukunya sulisworo terdapat mecam-macam pengertian Geopolitik secara terperinci. Akan tetapi pengertian Frederich Ratzel  sangat menarik dimana Geopolitik ini berbenturan dengan kepentingan batas suatu negara. Dimana negara dalam pengertian Prof. Miriam Budihardjo, adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Unsur negara mencakup Penduduk, Wilayah, Pemerintah, dan Kedaulatan. Pada pengertian Geopolitik oleh Ratzel yang memiliki makna bahwa suatu Organisme/ Biologis (bangsa) didalam suatu wadah (wilayah) akan memerlukan ruang untuk berkembang biak, tumbuh, mempertahankan hidup, dan mati. Fungsi negara akan mendukung kelangsungan hidup suatu bangsa, dimana dilandaskan dengan bentambahnya kekuatan negara tersebut. Hukum alam dipandang dapat terjadi ketika negara sudah tidak dapat membendung kebutuhan bangsa dan mengubah batas negara dengan penyelesaian yang dapat dilakukan secara damai atau bahkan perang. Dalam penjelasan ratzel juga disinggung kekuatan negara bisa dibagi menjadi 2 yaitu pada daratan (continental) maupun Lautan (maritime). Hal yang menarik disini adalah negara Indonesia yang bersifat kepulauan, jika dikaitkan dengan penjelasan Ratzel maka Indonesia harus memiliki kekuatan penuh  baik di daratan maupun lautan.

Batas Wilayah Indonesia Menurut Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982

Indonesia menjadi negara kepulauan yang dideklarasikan dengan sebutan Deklarasi djuanda tahun 1957 bahwa negara kepulauan Indonesia yang dipisahkan oleh lautan menjadi satu kesatuan dengan Daratan negara Indonseia dan munculah negara kepulauan ini yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),(UU NOMOR 4 PRP TAHUN 1960 ). Secara undang-undang ini sudah jelas bahwa Indonesia akan menjaga keutuhan republik ini dalam satu negara yaitu NKRI. Bayangkan jika menjadi negara bagian atau terpisah akan sangat mudah secara geopolitik untuk mengacaukan negera dengan batas wilayahnya saja. Hal ini tentu menjadi harga mati dengan cita-cita bangsa, terlepas dari isu-isu yang banyak berkembang. Seluruh elemen bangsa menjadi penting dalam pemahaman konsep negara kepulauan. Berbicara mengenai kondisi batas Geografis di darat maupun di laut tidak dapat terlihat dalam suatu dimensi pembatas karena tergambarkan dalam garis imajiner. Batas wilayah didarat bisa diindikasikan pada kenampakan seperti kenampakan igir pegunungan, aliran sungai, dan bangunan khusus. Akan tetapi jika itu berada dilautan maka berpacu pada garis imajiner yang dibuktikan dengan koordinat. Sehingga untuk mengaturnya dibuatlah dasar hukum international dengan perjanjian Unclos 1982.

Mengenal apa itu UNCLOS 1982?

“The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the spesific legal regime established in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by the relevant provisions of this Convention” (UNCLOS, 1982 : Article 55) dalam Kurnia, Ida.

Hukum international  UNCLOS 1982 menetapkan Zona khusus Zona Economic Exclusif Zone (ZEE) yang aturan ini diratifikasi oleh indonesia menjadi undang-undang no 5 tahun 1983, yang berbunyi:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.“

Kemudian pada rumusan Pasal 2 yang mengandung batasan sekaligus lebar serta perairan Indonesia, yang berarti bahwa wilayah mana yang termasuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia dan wilayah, di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam hayati. Dan di dalam perairan Indonesia ada juga disebutkan laut territorial Indonesia yaitu 12 mil dari garis pangkal daratan kepulauan Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) ZEE merupakan wilayah yurisdiksi diluar teritorial Indonesia, berdasarkan UNCLOS 1982 negara pantai memiliki hak berdaulat dan memanfaatkan sumber daya yang ada di ZEE. Negara diluar negara pantai memiliki hak kebebasan meletakkan pipa dan kabel serta kebebasan untuk melintas dan dilarang untuk mengambil sumber daya.

Langkah Geopolitik  dan Teknologi China Memperluas Negara yang Menimbulkan Konflik

Belakangan ini china menjadi sorotan negara-negara yang secara khusus berbatasan dengan laut cina selatan. Bahasa Laut china selatan sudah diambil sejak sebelum adanya perang dunia kedua ketika konflik antara china dengan Jepang. Setelah pertempuran terjadi china mengeklaim dengan garis putus-putus 9 dashed wilayah kedaulatannya. Hal ini tidak dapat diterima karena tidak berlaku hanya pendapat secara sepihak tidak berdasarkan hukum international UNCLOS 1982 yang disepakati, termasuk disepakati oleh china sendiri. Beberapa negara di sekitarnya yang mempunyai sejarah yang sama berhak atas daerahnya seperti Vietnam, philipina, brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Termasuk konflik china dengan Indonesia dalam perairan Laut Natuna. Kapal nelayan dan kapal coast guard tiongkok yang memasuki laut Natuna Utara (03 januari 2020) tidak masuk ke dalam teritori dan secara yurisdiksi sehingga masih diperbolehkan, tetapi apabila kapal nelayan mengambil ikan atau sumberdaya maka dapat dilakukan penindakan oleh keamanan indonesia karena melanggar hukum. Saat ini terdapat 2 klaim perairan yaitu dari Tiongkok yang berdasarkan sejarah dan indonesia yang berdasarkan hukum Unclos 1982 sehingga Klaim dari Tiongkok tidaklah kuat.

Peta garis Batas Zona ZEE, Batas Teritorial, Batas Landas Kontinen Indonesia dan Nine Dashed China Klaim.

Terkait dengan pengertian geopolitik yang telah dibahas , Kekuatan negara harus mampu menjadi pendukung kebutuhan wadah/wilayah bangsanya. Kekuatan china dalam teknologi dan pembangunan saat ini memang berkembang sangat baik. China mulai meningkatkan agresifitas dari pergerakan kemaritimannya di laut china selatan abad ke 21, terlihat dari kesungguhan pembuatan kapal induk china.  Dengan asumsi kekuatan yang dimilikinya akan bisa menggoyah batas dengan mewujudkan batas baru bagi mereka (9 dashed line). Mereka sudah meluncurkan wahana satelit dan akan memiliki system navigasi (Beidou) sendiri menyaingi teknologi dari USA (GPS, WAAS). China memiliki pengembangan teknologi satelit dibawah badan penelitian CAST (China Academy of Space Technologi) sejak tahun 1970an, dimana abad 21 ini sudah memiliki satelit pemantauan permukaan bumi yang sangat baik, salah satunya yaitu Geofan. Yang mana disebutkan sudah berkembang sampai pada citra satelit Geofan 11 yang masuk pada kategori Citra /satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Wahana Penginderaan jauh ini akan mempermudah china melihat dunia termasuk daerah konflik.

               Salah satu contoh pulau yang telah di invasi China adalah Mischief Reef pada tahun 2015 (citra satelit). Perlu diketahui dilaut cina selatan terdapat banyak Atol (terumbu karang) disebut dengan nama Reef. Mischief Reef nama yang berasal dari geografi dari U.S Board, China menyebutnya Meiji Jao, Philipine dengan nama Panganiban Reef, Taiwan dengan nama Meiji reef, dan Vietnam dengan nama Da Vanh Khan. China disebutkan yang pertama dalam mengeklaim posisi Mischiefreef ini pada tahun 1975 (www.voaindonesia.com). Akan tetapi Atol ini masih menjadi daerah sengketa dimana negara lain seperti philipine, Taiwan , dan Vietnam yang juga mengeklaim wilayah ini. Padahal letak dari mischief reef ini sangat jauh dari daratan china. Klaim 9 dashed china membuat China seakan berdaulat atas wilayah tersebut. Meskipun dikecam oleh berbagai negara China Tetap membangun Atol tersebut menjadi satu pulau reklamasi mulai di tahun 2014 di tujuh Atol (Mischief Reef, Fiery Cross Reef, Subi Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Johnson South Reef, dan Cuarteron Reef), (www.voaindonesia.com). Pembangunan yang sangat cepat diselesaikan dengan waktu 1 tahun. Tentunya nampak kekuatan teknologi pengamatan dan pembangunan china dikerahkan, dapat  terpantau perubahan reklamasi yang sangat cepat dan kapal yang standby dan mendukung pembangunan.

Ancaman Kedaulatan dan Tantangan Geopilitik Negara Indonesia Pada Zona ZEE

               Indonesia menjadi negara yang kesekian dari langkah Geopolitik china yang seakan tidak dapat berdamai dengan keputusan wilayah UNCLOS 1982. Boleh dikatakan Indonesia memiliki pendataan mengenai pulau-pulau kecil dibawah Badan Informasi Geospasial (BIG). Dukungan pengembangan atas pulau-pulau kecil harus lebih baik secara aktivitas manusia, Infrastruktur, dan lokasi militer. Berkaca dari pembangunan China yang sangat cepat pada pulau kecil yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Perbatasan antara Indonesia dan china tidak seperti kasus Mischief reef dengan memperebutkan suatu pulau. Akan tetapi konflik ini lebih pada zona ZEE lautan dimana berhak penuh atas pengelolaan termasuk sumber daya alamnya. Jika dilihat dari peta, jarak daratan china tentu sangat jauh dengan Laut natuna Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga yang sering tertangkap kapalnya yaitu Malaysia, Vietnam, dan Brunei (pencurian ikan). Akan tetapi jika ditelisik untuk mengembangkan reklamasi china di Atol yang berada di laut china selatan akan membuat mereka membutuhkan sumber daya alam berupa pangan bagi mereka yang Utama dan sumber daya lainnya. Aktivitas itu bersifat mengancam, muncul di media massa bahwa China tidak mau di usir karena klaim di wilayahnya sendiri (TV One, 7 Januari 2020). Jika pembangunan pulau terdepan tidak dieksekusi dengan tegas mungkin kedepan bakal akan ada banyak kapal yang datang mengambil sumber daya alam di laut Natuna. Laut natuna yang terkenal dengan sumber daya alam berupa ikan yang melimpah bagi nelayan Indonesia.

Penyusun : Rifqi Fathurrahman dan M. Randy Aswin

Sumber:

Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan. Hibah Pembelajaran Non Konvensional tahun

Ida kurnia. 2018. Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, khususnya Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia. Jurnal hokum pioris.

UNDANG‐UNDANG NOMOR 4 PRP TAHUN 1960 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

https://projects.voanews.com/south-china-sea/

https://earthexplorer.usgs.gov/

Related Articles