Berbicara batas wilayah merupakan hal yang sangat sensitif. Batas wilayah tidak terlepas dari konsep terkait wilayah. Istilah batas wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas batas tertentu dimana komponen komponen yang ada didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lain (Rustiadi, dkk., 2011). Secara umum, batas wilayah merupakan tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan. Wilayah geografis tersebut bisa dalam aspek politik, aspek sosio-kultural, dan aspek ekonomi. Menurut Hagget (1997) konsep wilayah yang paling lazim digunakan mengacu pada tipologi wilayah, yang terbagi menjadi wilayah homogen(uniform), wilayah fungsional (nodal), dan wilayah perencanaan.

Di Indonesia pembagian wilayah fungsional mengacu pada peraturan perundang- undangan. Satuan politik administrasi pemerintahan dimulai dari wilayah NKRI sebagai wilayah kedaulatan dan hak berdaulat. Selanjutnya wilayah NKRI dibagi menjadi daerah daerah yang memiliki hak otonom yang dibentuk dengan undang-undang. Atas konsep perwilayahan tersebut maka batas wilayah yang dimaksud merupakan batas negara dan batas daerah.

Perbatasan, merupaan salah satu aspek penting. Banyak kasus tercatat bahwa terjadinya konflik antara dua wilayah disebabkan oleh permasalahan batas. Sengketa batas banyak dibabkan oleh banyak faktor oleh sebab itu penataan batas sangatlah penting untuk dilakukan. Penataan batas memiliki arti sebagai suatu proses mewujudkan adanya garis batas wilayah administrasi. Salah satu teori boundary making sangat populer yang dikemukakan oleh Jones pada tahun 1945. Tahapan teory boundary making yang dikemukakan oleh Jones yaitu: (1) Alokasi (allocation), (2) Delimitasi (delimitation), (3) demarkasi (demarcation) dan (4) Administrasi (administration)

Penjelasan Teory Boundary Making menurut Jones adalah sebagai berikut:

1. Alokasi

Alokasi merupakan keputusan politik suatu daerah mengalokasikan wilayahnya terkait batas dengan daerah lain. Tahapan ini biasanya menyebutkan batas secara arah mata angin dan cakupan wilayah. Alokasi dapat didefinisikan dengan beberapa cara. Yang pertama didefinisikan atas dasar batas yang sudah ada. Kedua, didasarkan oleh batas administrasi yang sudah ada. Ketiga, didasarkan oleh kenampakan geografis. Keempat, didasarkan metode geometris. Hasil alokasi tertuang dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan.

2. Dimitasi

Delimitasi merupakan tahapan setelah dilakukan Alokasi. Tahapan ini mendefinisikan garis atau emberian garis atau batas  wilayah yang tertuang dalam perjanjian. Hal yang paling mendasar pada tahapan delimitasi yaitu penentuan garis dan pemilihan titik titik batas secara presisi. Selanjutnya penarikan garis yang menghubungkan titik titik batas dituangkan dalam peta. Pada tahap Delimitasi diperlukan Ahli hukum untuk menterjemahkan informasi yang telah dituangkan dalam dokumen dan perjanjian sebelumnya. Selain itu diperlukan ahli teknis seperti surveyor geodesi, geografer, kartografer untuk menentukan titik dan garis secara teliti.

3. Demarkasi

Penentuan posisi dilapangan titik -titik lokasi dan garis batas yang telah disepakati.Penentuan posisi batas dilapangan ditandai dengan pemasangan patok atau pilar batas. Dalam survei lapangan, peran surveyor geodesi sangat vital agar titik titik koordinat yang dihasilkan akurat.

4. Administrasi

Administrasi merupakan tahapan tata kelola batas. Tahapan ini lebih ditekankan untuk mengadministrasikan dokumen dokumen dari kegiatan sebelumnya. Selain itu pemeliharaan titik-titik hasil demarkas tidak rusak dan berpindah posisi juga termasuk dalam tahapan ini.

Secara praktis, dalam proses membagi-bagi permukaan bumi memerlukan ketersediaan Informasi Geospasial khususnya peta, sehingga sering dikatakan bahwa peta merupakan infrastruktur dalam proses boundary making